Sampang||Channel.Com
Dugaan tindak pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto, puluhan aktivis mahasiswa dari Komite Mahasiswa Madura (KMM) se Jabodetabek menggeruduk Kementerian Dalam Negeri, Kamis (6/6/2024).
Melalui rilis resminya KMM mengurai beberapa aspek yang melatar belakangi aksi demo mereka di kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia hari ini, bahwasehubungan dengan adanya kegaduhan yang terjadi di tanah kelahiran kami tepatnya di Kabupaten Sampang Madura Jawa timur.
Dimana akhir-akhir ini menjelang pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 telah terlihat bagi kami para mahasiswa ketidak kondusifan daerah kami, karena adanya dugaan keterlibatan oknum Pj Bupati Sampang yang telah masuk dan cawe-cawe keranah politik praktis.
Bahwa semenjak Pj Bupati Sampang dilantik, telah terjadi berkali-kali demonstrasi yang dilakukan oleh dua kubu masa, yang pro dan yang kontra terhadap kebijakan Pj Bupati Sampang.
hal ini terjadi karena dari awal masuk ke Kabupaten Sampang, Pj Bupati Sampang dengan terang-terangan menempati atau sempat tinggal dirumah salah satu ketua partai politik, yang notabeni punya kepentingan pada PILKADA 2024 mendatang, sehingga hal tersebut membuat situasi mulai tidak kondusif.
Kami Komite Mahasiswa Madura menilai hal ini sangat tidak baik menjelang pesta demokrasi yang seharusnya masyarakat itu merasakan kenyamanan malah menjadi korban dari kepentingan politik praktis kelompok-kelompok yang ingin maju dalam pilkada November mendatang.
Maka melihat situasi dan kondisi tersebut, kami dari Komite Mahasiswa Madura meminta agar Pj Bupati Sampang segera dilakukan evaluasi dan penggantian dengan Pj Bupati yang baru, yang tidak berafiliasi terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di Pilkada mendatang, hal itu demi menjaga kondusifitas tanah kelahiran kami dan kelancaran Pesta Pilkada November 2024.
Komite mahasiswa Madura se Jabodetabek membawa beberapa tuntutan yakni :
1. Mendesak kemendagri agar serius dalam melakukan evaluasi terhadap Pj bupati, khususnya di Sampang, yang dari awal sudah terlihat kedekatannya dengan ketua partai yang saat ini mendaftarkan diri untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. mencopot Pj Bupati dan mengganti dengan Pj Bupati yang baru yang tidak ada afiliasi dengan calon-calon Bupati atau Wakil Bupati.
3. meminta agar kemendagri memberikan sanksi kepada Pj Bupati, khususnya Pj Bupati Sampang yang jelas-jelas cawe2 dalam urusan politik.(HR)
