SAMPANG||SAMPANGCHANNEL.COM -Ramai tuntutan evaluasi PJ kades Lar Lar agar segera diganti, menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat kabupaten Sampang, Sehingga tak ayal, publik kembali flasback pada sebuah kebijakan pemerintah daerah yang menunda Pilkades serentak hingga 2025.Beberapa berpendapat penundaan Pilkades di kabupaten Sampang adalah kebijakan pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki birokrasi di Pemerintahan Desa, namun belakangan mencuat implementasi dari kebijakan itu sendiri pelaksanaan nya lebih condong ke arah benefit kepentingan, sehingga dianggap hanya sebuah strategi politik yang tidak menguntungkan masyarakat hingga menjadi ketidak Kondusifan.
Efesiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan penundaan Pilkades Dikabupaten Sampang sendiri dinilai kurang pada segi analisa komunikasi, salah satu yang mencuat adalah pada tahapan evaluasi PJ kades yang menurunkan kepercayaan publik pada pelaksana evaluasi itu sendiri dalam hal ini DPMD kabupaten Sampang, Dikutip dari berbagai sumber berita yang tak jarang muncul dugaan bahwa penundaan Pilkades Dikabupaten sampang hanyalah strategi untuk kepentingan kekuasaan semata, bahkan DPRD kabupaten sendiri dari komisi yang membidangi pemerintahan dan Desa tidak pernah dilibatkan atau dimintai pendapat terkait pelaksanaan evaluasi PJ kades hingga pemkab Sampang di cap tak beretika.
Dampak penundaan Pilkades kembali ramai di perbincangkan pasca peristiwa di desa Lar lar yang telah dinilai gagal menjaga kondusifitas Desa dan kabupaten Sampang, dan dinilai jadi pemicu turunnya kepercayaan publik pada pemerintah daerah kabupaten Sampang terutama pada DPMD kabupaten Sampang sebagai salah satu pelaksana kebijakan.
Teranyar beberapa elemen masyarakat tergabung dalam KOALISI AKTIVIS SAMPANG (KOASA) yang terdiri dari masyarakat sipil, Aktivis, Ormas, Mahasiswa dan Jurnalis secara terang terangan datang ke DPMD kabupaten Sampang meminta Evaluasi PJ kades Lar lar agar segera diganti karena dinilai telah gagal menjaga amanat UU desa no 6 th 2014 “Evaluasi PJ kades lar lar tak usah menunggu Bersalah justru point penting nya karena bermasalah makanya perlu di evaluasi” ucap salah satu peserta yang datang ke DPMD kabupaten Sampang.
Sementara DPW libas 88 Jatim kembali mempertanyakan efektifitas penundaan Pilkades dikabupaten Sampang bila seperti ini ketidak kondusifan desa yang seharus nya menjadi mitra dengan semua kalangan aktivis dan jurnalis malah tidak bisa diatasi oleh DPMD kabupaten Sampang.” sejatinya kebijakan penundaan Pilkades dikabupaten Sampang dengan menunjuk PJ pada setiap desa adalah keharmonisan dan ketentraman pada penyelenggaraan pemerintahan Desa sehingga dampak positif bisa dirasakan oleh masyarakat lewat perbaikan birokrasi bukan justru menjadi ketidak kondusifan yang berdampak mempertanyakan penundaan Pilkades dan evaluasi hanya karena desa lar lar yang tak bisa di fasilitasi oleh dinas DPMD kabupaten Sampang “tegas ketua DPW Arif tirta
Tanggapan juga muncul dari aktivis Pantura lain nya yang menilai DPMD dalam hal ini telah gagal menjaga ketertiban dan ketentraman desa sehingga memicu ketidak kondusifan kabupaten Sampang menjelang purna tugas bupati Sampang H.slamet Junaidi “saya rasa dalam hal ini bisa diatasi asal DPMD dan semua pihak tidak pada ego masing masing dan lebih mengutamakan kondusifitas kabupaten Sampang, penundaan Pilkades yang sudah berjalan ternoda dengan hanya satu isu ketidak kondusifan desa Lar Lar yang tidak bisa diatasi oleh DPMD sendiri” ucap ketua DPD AMAN kabupaten Sampang asal Pantura H.MINO
Arif tirta dan H.mino dua aktivis Pantura tersebut sama memberi dukungan kepada DPMD dan pemkab Sampang agar segera bisa menyelesaikan ketidak kondusifan ini agar citra kabupaten Sampang tidak menjadi buruk di mata luar hanya karena semenjak PJ kades kebebasan pers dan sosial control di kabupaten Sampang terhadap Desa yang memakai uang negara bisa dihalang halangi
DPMD harus bisa menunjukkan kepada masyarakat Sampang kalo evaluasi PJ kades itu sesuai kinerja agar tidak muncul stigma negatif bahwa PJ kades yang di anggap bermasalah oleh sebagian kalangan justru melenggang tanpa evaluasi sedangkan yang tidak diketahui permasalahan nya justru di ganti karena dugaan kepentingan seperti ramai diberitakan “jangan sampai hanya satu Desa semua asumsi dan pendapat masyarakat menjadi liar dan berfikir kemana mana, ujar kedua aktivis Pantura tersebut
