[vd-breadcrumbs]

KPK Gelar Pelatihan PAKU Integritas Batch 3 Dengan Peserta Para Pejabat Daerah

September 15, 2023 | by Admin | [vd-hit] Views
Plt Direktur Penuntutan KPK Muhammad Asri Irwan. "Sebanyak 22 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia, kepala daerahnya terjerat korupsi," katanya.
Plt Direktur Penuntutan KPK Muhammad Asri Irwan. "Sebanyak 22 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia, kepala daerahnya terjerat korupsi," katanya.

JAKARTA, SAMPANGCHANNEL -KOMISI Pemberantasan Korupsi kembali mengadakan pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Jakarta, Kamis (15 September 2023).

Pelatihan batch 3 kali ini diikuti oleh para penjabat (pj) bupati/wali kota dan ketua DPRD beserta pasangan dari 12 daerah.

Sebanyak 24 pejabat daerah tersebut beserta pasangannya selama seharian menerima pembekalan nilai-nilai integritas baik dari narasumber internal maupun eksternal KPK.Penjabat wali kota/bupati yang hadir, antara lain Pj Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, Pj Wali Kota Cimahi Didik S Nugrahawan, Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo, dan Pj Wali Kota Kupang Fahrensy Priestley Funay.

Lalu, Pj Bupati Hulu Sungai Utara Zakly Asswan, Pj Bupati Buol Muhamad Muchlis, Pj Bupati Seram Bagian Barat Andi Chandra Asaduddin, Pj Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena, Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey, Pj Bupati Tambrauw Engelbertus Gabriel Kocu, dan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.

Sementara itu, ketua DPRD yang hadir, antara lain Sugondo (Musi Banyuasin), Achmad Zulkarnain (Kota Cimahi), Ismawan Setya Handoko (Kabupaten Banjarnegara), Yeskiel Loudoe (Kota Kupang), dan Almien Ashar Safari (Kabupaten Hulu Sungai Utara).

Selanjutnya, Srikandi Batalipu (Kabupaten Buol), Abdul Rasyid Lisaholit (Kabupaten Seram Bagian Barat), Elly Toisuta (Kota Ambon), Abisai Rollo (Kota Jayapura), Yeremias Desik (Kabupaten Tambrauw), dan Habel Yadanfle (Kabupaten Sorong).

Penguatan karakter integritas

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi mengatakan fokus pelatihan ini ada tiga, antara lain (1) penguatan materi antikorupsi melalui studi kasus korupsi.Selanjutnya, (2) pendalaman dan penguatan karakter integritas dalam diri dan (3) implementasi integritas dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara negara.

“Selain itu, juga dilaksanakan studi pengenalan lingkungan rumah tahanan,” tutur Dian dalam sambutannya.

“Kami akan mengajak seluruh peserta untuk merasakan atmosfer rumah tahanan KPK sebagai pembelajaran agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

Harapannya, kunjungan ini menjadi pertama dan terakhir ke rutan KPK.”Tahun ini KPK telah menggelar dua kali PAKU Integritas. Sebelumnya pada 14 Juni, PAKU Integritas batch 1 diadakan dengan peserta dari Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, pelatihan batch 2 diselenggarakan pada 27 Juli dengan peserta Kementerian Agama, Kemenristekdikti, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Dian mengatakan, ke depan KPK masih akan melaksanakan dua kali pelatihan PAKU Integritas dengan peserta dari pemerintah daerah. Setelah mengikuti pelatihan, KPK mendorong agar peserta berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

Selanjutnya, pada 2024 peserta akan diundang untuk mengikuti Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) Eksekutif. Program API ini, kata Dian, bertujuan untuk membentuk insan bersertifikasi yang kompeten dalam membangun sistem integritas berstandar nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

Modus korupsi berubah

Dalam sambutan pembukaan, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana mengingatkan kembali tentang empat tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, salah satunya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegiatan pelatihan ini, menurutnya, adalah bagian dari mencapai tujuan bangsa tersebut. Ia berharap peserta sepulang dari pelatihan ini mendapatkan wawasan tentang antikorupsi dan menerapkannya dalam tugas kesehariannya. “Jadi, sebagai pejabat, bapak/ibu nantinya tidak asal mengambil keputusan,” tuturnya.

Ia berharap peserta tidak mengikuti pengalaman-pengalaman dari para pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi. Sejak 2004 hingga kini KPK tak berhenti menindak para koruptor.

Sebagai informasi, data KPK menyebutkan, hingga 2022 jumlah pejabat daerah yang terkena korupsi, yaitu 133 wali kota/bupati dan wakil dan 23 gubernur. “Mengapa korupsi masih terjadi?” tanya Wawan. Padahal, ia melanjutkan, tiap tahun pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola dan sistem. Sistem pengadaan barang dan jasa, yang menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak, misalnya, juga telah dibuat secara elektronik untuk mengurangi tatap muka dengan peserta lelang.“Ternyata, modus-modus korupsinya berubah bentuk,” tuturnya.

“Karena orang jahat itu satu langkah lebih dulu dibanding penegak hukum.”Contoh, dalam pengadaan barang/jasa, kesepakatan jahat terjadi di luar sistem elektronik, sehingga sistem lelang sebatas formalitas belaka.

Mereka yang korupsi lantaran memang berniat korupsi meski sistem yang dibangun sedemikian canggih, lanjut Wawan. Di sisi lain, Wawan menggambarkan bagaimana kejahatan korupsi sangat berdampak luas bagi masyarakat. Ia mencontohkan kasus korupsi minyak goreng (terkait izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, red).

Pelaku korupsi hanya dilakukan beberapa tersangka, tapi dampaknya masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan minyak goreng. Hadir sebagai narasumber pelatihan yaitu Plt Direktur Penuntutan KPK Muhammad Asri Irwan yang memberikan materi Diskusi Studi Kasus Delik Tindak Pidana Korupsi dan Pendiri Rumah Perubahan Rhenald Kasali mengangkat materi Implementasi Integritas dalam Pelaksanaan Tugas sebagai Penyelenggara Negara.Dan, terakhir, Pendiri ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian dengan materi Membangun Karakter Penyelenggara Negara yang Berintegritas.Di tempat lain, pembekalan antikorupsi yang diikuti oleh pasangan pejabat daerah diisi oleh Kasatgas Pemberdayaan Diklat Antikorupsi KPK Sugiarto dengan materi gratifikasi dan Psikolog UI Ully Grashinta tentang menjaga nilai-nilai antikorupsi dalam keluarga.**

Sumber: aclc.kpk.go.id

Share Artikel
Posted in
Tags in
RECOMMENDED FOR YOU