Sampang||Channel.com
Evaluasi beberapa Pejabat (PJ) Kepala Desa di Kabupaten Sampang kembali memicu kontroversi, Minggu (08/09/2024).
Kali ini, PJ Bupati Sampang, diduga terlibat dalam upaya mengganti PJ Kepala Desa (Kades) hanya demi memuluskan syahwat kepentingan politik Paslon tertentu, salah satu kasus mencuat di Desa Sokobanah Tengah, di mana PJ Kades yang baru dilantik diduga langsung melakukan intervensi terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Dugaan intervensi ini dibuktikan melalui pesan suara yang dikirimkan PJ Kades tersebut melalui aplikasi WhatsApp kepada salah satu anggota PPS Desa Sokobanah Tengah, dalam pesan suara tersebut, PJ Kades meminta agar segala tindakan dan keputusan PPS harus mendapat persetujuan darinya terlebih dahulu.
Praktik intervensi ini dianggap tidak etis oleh sejumlah pihak, mengingat PPS adalah lembaga independen yang seharusnya bekerja tanpa campur tangan dari otoritas desa. Terlebih lagi, dugaan ini muncul di tengah masa-masa persiapan Pilkada, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa tindakan tersebut bermuatan politik.
Sejumlah tokoh politik lokal menilai, jika benar adanya intervensi ini, maka tindakan PJ Kades Sokobanah Tengah mencederai integritas proses demokrasi.Seorang pengamat politik Lokal dari Sampang, mengungkapkan keprihatinannya.
“Jika seorang PJ Kades sudah mulai ikut campur dalam proses pemilihan seperti ini, maka besar kemungkinan ada agenda politik tertentu yang sedang dimainkan. Ini sangat disayangkan karena peran PJ Kades seharusnya netral dan tidak memihak,” ujarnya
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sampang belum memberikan tanggapan resmi terkait kejadian ini. Kasus ini mengundang perhatian banyak pihak, terutama di kalangan pemerhati politik lokal. Mereka menilai bahwa tindakan penggantian PJ Kades secara tiba-tiba dan adanya dugaan intervensi terhadap penyelenggara pemilu di tingkat desa adalah bentuk pelanggaran serius terhadap proses demokrasi yang bersih dan adil.
Publik menunggu respon lebih lanjut dari KPU dan Bawaslu, serta mengharapkan adanya klarifikasi dari PJ Bupati Rudi Arifianto terkait tudingan bahwa ia ingin mengganti PJ Kades hanya demi kepentingan politik tertentu. Jika terbukti benar, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi netralitas pejabat pemerintah di tengah berlangsungnya proses politik di Kabupaten Sampang.
Para aktivis demokrasi juga menyerukan agar setiap bentuk intervensi atau tekanan politik terhadap penyelenggara pemilu segera diusut dan diberikan sanksi tegas, demi menjaga integritas Pilkada dan demokrasi di tingkat desa. (HR)
